RSS

Sumpah Hiprokrates dan Susahnya Menegakkan Benang Kode Etik Andi Saputra – detikNews

04 Mar

Jakarta – Pada suatu hari, di Yunani 400 tahun sebelum Masehi. Seorang dokter yang juga fisikawan, membuat sumpah yang kemudian hari dicontoh semua kalangan profesi yaitu Sumpah Hiprokrates. Dalam sumpah yang dibuka dengan persaksian kepada Tuhan, Hiprokrates yang merupakan murid Herodikus berjanji akan menerapkan cara pengobatan untuk kepentingan pasien sesuai dengan penilaian dan kemampuannya. Dan akan mencegahya dari bahaya dan kesalahan pengobatan. Tak hanya itu, pengarang buku fenomenal Corpus Hippocraticum juga berjanji tak akan melakukan aborsi, tak memberikan obat yang mematikan dan mendatangi rumah pasien tanpa maksud yang tak layak. Sumpah inilah yang kemudian menjadi pedoman kode etik dokter di seluruh dunia. Lantas, sumpah ini dianggap sebagai pelopor kode etik berbagai profesi di berbagai sejarah. Tak hanya profesi kedokteran semata. Rabu (3/3/2010) kemarin, hampir 2,5 abad setelah Sumpah Hiprokrates, pengacara Tim kuasa hukum Antasari Azhar melaporkan hakim agung yang memutus perkara tersebut ke Komisi Yudisial (KY). Lewat pengacaranya, Madqir Ismail, Antasari menilai telah terjadi berbagai kejanggalan yang mereka temukan dalam proses persidangan. Salah satu kejanggalan yakni pertemuan majelis hakim di rumah ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Herry Swantoro. Herry juga merupakan ketua majelis hakim sidang kasus Antasari. “Pertemuan seperti ini menurut kami sangat tidak layak untuk dilakukan oleh majelis hakim, karena menurut hemat kami bisa mempengaruhi putusan majelis-majelis lain,” kata Madqir di Gedung KY, Jl Kramat Raya, Jakpus, Rabu kemarin. Beberapa waktu lalu, MA telah memecat hakim Hakim Rizet Benyamin karena secara sah terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim serta mengakui perbuatannya. Sedangkan hakim Endratno Rajamai, hakim di PN Serui, Papua hanya dijatuhi hukuman mutasi serta penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun. Endratno terbukti memeras mantan istrinya hingga 66 kali dengan total Rp 84,5 juta. Coreng-moreng buruknya penegakan kode etik juga terjadi di tubuh Korps Bhayangkara. Akhir bulan Februari, Polres Jakarta Pusat menjatuhkan sanksi bagi 4 polisi yang terlibat dalam rekayasa kasus kepemilikan ganja terhadap pemulung Chairul Saleh (38). Mereka adalah Kanit Narkoba Polsek Kemayoran Aiptu Suyanto dan Brigadir Rusli dengan penjara 21 hari. Kemudian Aiptu Ahmad Riyanto dan Brigadir Dicky, masing-masing di penjara selama 7 hari. “Keempat anggota tersebut layak untuk diajukan ke pengadilan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombespol Boy Rafli Amar kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (1/3/2010). Untuk memperbaiki korpsnya, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri langsung mengeluarkan jurus maut, yaitu memanggil 5.000 Kepala Unit, 500 Kepala Satuan, dan 31 Direktur Serse seluruh Indonesia dalam waktu dekat. “Kita panggil secara bertahap selesai dalam bulan ini juga. Untuk bagaimana mereka harus berubah. Bagaimana bentuk pengawasan kepada mereka supaya tidak ada lagi penyimpangan,” jelas Kapolri Adanya pelanggaran kode etik juga mengancam korps TNI. Kali ini dilakukan oleh Kolonel SHD yang sedang promosi kenaikan pangkat untuk mendapat bintang satu atau Brigadir Jenderal. Dia dituduh oleh ULE, perempuan yang dia hamili tanpa ikatan perkawinan. Menanggapi kasus ini, Mabes TNI dan Mabes AD langsung angkat bicara. Lewat Kapuspen TNI, Marsekal Muda Sagom Tamboen, Mabes TNI menyayangkan perilaku SHD. “Kalau itu terjadi kita sesalkan. Mudah-mudahan itu tidak benar. Sepanjang itu belum terbukti, kita tetap harus menindaklanjuti,” ujar Marsekal Muda Sagom Tamboen saat berbincang dengan detikcom, Rabu kemarin. Bagaimana dengan sikap korps TNI Angkatan Darat yang menjadi induk satuan SHD? Lewat Kadispen TNI AD, Brigjen Widjonarko malah memberikan reaksi lebih tegas dibanding Mabes TNI. “Ya nggak boleh kumpul kebo. Istri dua saja nggak boleh. Kita ketat, kalau seperti itu ketahuan risikonya dan sanksinya berat bukan hanya sanksi moral,” ujar Kadispen TNI AD Brigjen Widjonarko kepada detikcom, Rabu kemarin. Awal 2010, Indonesia sudah dipenuhi dengan catatan buruk pelanggaran kode etik diberbagai profesi. Bagaimana 10 bulan ke depan? (asp/anw)

 
Comments Off on Sumpah Hiprokrates dan Susahnya Menegakkan Benang Kode Etik Andi Saputra – detikNews

Posted by on March 4, 2010 in Politik

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: