RSS

Category Archives: Politik

Hasil Paripurna Century Pukul PD, Konsekuensi Koalisi Pragmatis Anwar Khumaini – detikNews

Jakarta – Sidang paripurna Century yang menghasilkan opsi C semalam makin menunjukkan koalisi yang dipimpin oleh Partai Demokrat tidak solid. Terus dikibuli, beranikah SBY memecat partai koalisi?

“SBY dan Demokrat pasti akan evaluasi, tapi apakah memecat atau mengurangi jatah, atau kontrak baru dibuat, tergantung evaluasi,” kata pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Ari Sudjito kepada detikcom, Kamis (4/3/2010).

Namun demikian, hasil voting semalam, menurut Ari, cukup memukul Partai Demokrat. “Ini konsekuensi logis dari koalisi pragmatis,” kata Ari.

Menurut dosen Fisipol UGM ini, masing-masing partai saat ini sedang memanfaatkan momentum. Karena untuk investasi politik demi meraih simpati massa pada Pemilu 2014 mendatang.

“Mumpung ada momentum. Tapi menurut saya tidak ada garansi 2014 suara pemilih akan kembali ke PKS, Golkar atau pun yang lainnya,” imbuhnya.

Berbeda haluan dalam koalisi, lanjut Ari, sebenarnya adalah hal biasa. Malahan akan lebih baik lagi jika partai koalisi yang membelot tersebut mengundurkan diri dari koalisi, tanpa menunggu pemecatan.

“Tapi saya nggak yakin partai koalisi berani, karena setelah ini belum tentu ada mainan baru yang bisa investasi politik.”

Jika benar-benar partai koalisi yang nakal dipecat, belum tentu beberapa partai seperti Golkar dan PKS bersatu. “Golkar sangat terbuka. Sementara PKS ideologis. PKS akan kesulitan kalau mau membuat blok baru,” ujarnya. (anw/iy)

Advertisements
 
Comments Off on Hasil Paripurna Century Pukul PD, Konsekuensi Koalisi Pragmatis Anwar Khumaini – detikNews

Posted by on April 17, 2010 in Politik

 

Mahasiswa menyandra mobil Tangki BBM

Membela Rakyat???

 
Comments Off on Mahasiswa menyandra mobil Tangki BBM

Posted by on March 6, 2010 in Politik

 

Sumpah Hiprokrates dan Susahnya Menegakkan Benang Kode Etik Andi Saputra – detikNews

Jakarta – Pada suatu hari, di Yunani 400 tahun sebelum Masehi. Seorang dokter yang juga fisikawan, membuat sumpah yang kemudian hari dicontoh semua kalangan profesi yaitu Sumpah Hiprokrates. Dalam sumpah yang dibuka dengan persaksian kepada Tuhan, Hiprokrates yang merupakan murid Herodikus berjanji akan menerapkan cara pengobatan untuk kepentingan pasien sesuai dengan penilaian dan kemampuannya. Dan akan mencegahya dari bahaya dan kesalahan pengobatan. Tak hanya itu, pengarang buku fenomenal Corpus Hippocraticum juga berjanji tak akan melakukan aborsi, tak memberikan obat yang mematikan dan mendatangi rumah pasien tanpa maksud yang tak layak. Sumpah inilah yang kemudian menjadi pedoman kode etik dokter di seluruh dunia. Lantas, sumpah ini dianggap sebagai pelopor kode etik berbagai profesi di berbagai sejarah. Tak hanya profesi kedokteran semata. Rabu (3/3/2010) kemarin, hampir 2,5 abad setelah Sumpah Hiprokrates, pengacara Tim kuasa hukum Antasari Azhar melaporkan hakim agung yang memutus perkara tersebut ke Komisi Yudisial (KY). Lewat pengacaranya, Madqir Ismail, Antasari menilai telah terjadi berbagai kejanggalan yang mereka temukan dalam proses persidangan. Salah satu kejanggalan yakni pertemuan majelis hakim di rumah ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Herry Swantoro. Herry juga merupakan ketua majelis hakim sidang kasus Antasari. “Pertemuan seperti ini menurut kami sangat tidak layak untuk dilakukan oleh majelis hakim, karena menurut hemat kami bisa mempengaruhi putusan majelis-majelis lain,” kata Madqir di Gedung KY, Jl Kramat Raya, Jakpus, Rabu kemarin. Beberapa waktu lalu, MA telah memecat hakim Hakim Rizet Benyamin karena secara sah terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim serta mengakui perbuatannya. Sedangkan hakim Endratno Rajamai, hakim di PN Serui, Papua hanya dijatuhi hukuman mutasi serta penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun. Endratno terbukti memeras mantan istrinya hingga 66 kali dengan total Rp 84,5 juta. Coreng-moreng buruknya penegakan kode etik juga terjadi di tubuh Korps Bhayangkara. Akhir bulan Februari, Polres Jakarta Pusat menjatuhkan sanksi bagi 4 polisi yang terlibat dalam rekayasa kasus kepemilikan ganja terhadap pemulung Chairul Saleh (38). Mereka adalah Kanit Narkoba Polsek Kemayoran Aiptu Suyanto dan Brigadir Rusli dengan penjara 21 hari. Kemudian Aiptu Ahmad Riyanto dan Brigadir Dicky, masing-masing di penjara selama 7 hari. “Keempat anggota tersebut layak untuk diajukan ke pengadilan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombespol Boy Rafli Amar kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (1/3/2010). Untuk memperbaiki korpsnya, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri langsung mengeluarkan jurus maut, yaitu memanggil 5.000 Kepala Unit, 500 Kepala Satuan, dan 31 Direktur Serse seluruh Indonesia dalam waktu dekat. “Kita panggil secara bertahap selesai dalam bulan ini juga. Untuk bagaimana mereka harus berubah. Bagaimana bentuk pengawasan kepada mereka supaya tidak ada lagi penyimpangan,” jelas Kapolri Adanya pelanggaran kode etik juga mengancam korps TNI. Kali ini dilakukan oleh Kolonel SHD yang sedang promosi kenaikan pangkat untuk mendapat bintang satu atau Brigadir Jenderal. Dia dituduh oleh ULE, perempuan yang dia hamili tanpa ikatan perkawinan. Menanggapi kasus ini, Mabes TNI dan Mabes AD langsung angkat bicara. Lewat Kapuspen TNI, Marsekal Muda Sagom Tamboen, Mabes TNI menyayangkan perilaku SHD. “Kalau itu terjadi kita sesalkan. Mudah-mudahan itu tidak benar. Sepanjang itu belum terbukti, kita tetap harus menindaklanjuti,” ujar Marsekal Muda Sagom Tamboen saat berbincang dengan detikcom, Rabu kemarin. Bagaimana dengan sikap korps TNI Angkatan Darat yang menjadi induk satuan SHD? Lewat Kadispen TNI AD, Brigjen Widjonarko malah memberikan reaksi lebih tegas dibanding Mabes TNI. “Ya nggak boleh kumpul kebo. Istri dua saja nggak boleh. Kita ketat, kalau seperti itu ketahuan risikonya dan sanksinya berat bukan hanya sanksi moral,” ujar Kadispen TNI AD Brigjen Widjonarko kepada detikcom, Rabu kemarin. Awal 2010, Indonesia sudah dipenuhi dengan catatan buruk pelanggaran kode etik diberbagai profesi. Bagaimana 10 bulan ke depan? (asp/anw)

 
Comments Off on Sumpah Hiprokrates dan Susahnya Menegakkan Benang Kode Etik Andi Saputra – detikNews

Posted by on March 4, 2010 in Politik

 

Sidang Paripurna Century FPD Cs Keok, Opsi C Dipilih, DPR Putuskan FPJP dan PMS Bermasalah

Jakarta – DPR akhirnya memutuskan kebijakan pemberian FPJP dan PMS untuk menyelamatkan Bank Century sebagai kebijakan bermasalah. Keputusan ini setelah dalam pemungutan suara, pemilih opsi C mengungguli pemilih opsi A.

“Dengan demikian opsi C bisa disetujui?” tanya Ketua DPR Marzuki Alie yang menjadi pimpinan sidang. “Setuju,” kata para anggota DPR. Lantas, Marzuki Alie mengetuk palu mengesahkan hal ini diiringi tepuk tangan para anggota dewan.

Hasil akhir pemungutan suara, pemilih opsi C yang mengatakan kebijakan pemberian FPJP dan PMS kepada Bank Century serta pelaksanaannya bermasalah sebanyak 325 orang. Sementara yang kontra, yakni yang menganggap kebijakan pemberian FPJP dan PMS kepada Bank Century serta pelaksanaannya sudah tepat untuk menyelamatkan perekonomian nasional hanya didukung 212 suara.

Hasil ini tidak jauh beda dengan pandangan akhir fraksi di awal paripurna. Pada saat itu 5 fraksi yakni FPG, FPDIP, FPKS, F-Gerindra, dan F-Hanura secara tegas menyebut memilih opsi C.

Berikut perolehan suara selengkapnya yang dilakukan melalui voting terbuka:

Opsi A (Bailout (FPJP dan PMS) tidak bersalah)

Partai Demokrat: 148
Partai Golkar: 0
PDIP= 0
PKS = 0
PAN = 39
PPP= 0
PKB= 25
Gerindra: 0
Hanura: 0

Total: 212 suara

Opsi C (Bailout (FPJP dan PMS) bermasalah)

Partai Demokrat: 0
Partai Golkar: 104
PDIP= 90
PKS = 56
PAN = 0
PPP= 32
PKB= 1
Gerindra: 25
Hanura: 17

Total: 325 suara

Tidak ada satu pun anggota DPR yang memilih abstain. Sementara itu, dua orang dari Fraksi Partai Golkar tidak hadir, 4 orang dari FPDIP tidak hadir, 7 anggota FPAN tidak hadir, 6 anggota FPPP tidak hadir, dan 1 orang dari Gerindra tidak hadir. (Rez/asy)

 
1 Comment

Posted by on March 3, 2010 in Politik